Hak Angket DPR dan Tanggapan Partai Politik
Kelompok massa melakukan demonstrasi di Gedung DPR pada hari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU. Mereka menuntut agar hak angket digulirkan dan berhasil ditemui oleh beberapa anggota DPR.
Demonstran awalnya ditemui oleh anggota DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan dan Luluk Nur Hamidah, serta anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf. Legislator dari PDIP, Adian Napitupulu, dan Masinton Pasaribu juga turut serta menemui massa tersebut.
Adian menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah-tengah kerumunan massa aksi adalah atas perintah Fraksi PDIP untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Ia menyatakan bahwa mereka ingin berbicara secara resmi dan serius dengan perwakilan di dalam mobil komando pada Selasa, 19 Maret 2024.
Bekas aktivis 98 itu menegaskan bahwa PDIP memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait hak angket sebagai solusi dari persoalan politik saat ini. Adian menantang untuk meyakinkan bahwa hak angket adalah pilihan terbaik.
Menurut Adian, PDIP tidak mengkritisi partisipasi dari segala pihak dalam demonstrasi ini. Baik serikat buruh, mahasiswa, maupun simpatisan politik lainnya diperbolehkan untuk menyuarakan aspirasinya agar PDIP segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket.
Dalam kesempatan yang sama, Daniel Johan, seorang politikus dari PKB, menyampaikan bahwa Fraksi PKB telah sepakat untuk menerima serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menuntut DPR untuk menggulirkan hak angketnya.
Daniel menyatakan bahwa PKB akan terus berkomunikasi dengan Fraksi lain seperti PKS, NasDem, PDIP, dan PPP untuk meraih aspirasi yang luas, demi mencegah agar aspirasi tersebut hanya menjadi isu yang tidak diindahkan.
Daniel menjelaskan bahwa PKB selalu responsif terhadap keinginan masyarakat, seperti halnya dalam penyetujuan pengusulan hak angket yang didukung oleh 8 legislator PKB. Beliau berkomitmen untuk memperjuangkan partisipasi semua anggota untuk menandatangani usulan tersebut.
Daniel juga berharap agar masyarakat tidak membuat asumsi negatif terhadap kelambanan Fraksi di Senayan dalam menindaklanjuti masalah tersebut. Menurutnya, semua pihak berusaha sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa, negara, dan demokrasi.
Almuzammil Yusuf, politikus dari PKS, menyatakan bahwa partainya akan sejalan dengan PKB dan NasDem dalam usulan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Dia menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dari sikap tersebut.
Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) mendesak DPR untuk segera melaksanakan hak angket dan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Mereka menuntut agar tindakan segera diambil dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat.
Gerakan ini didukung oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin; Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun; Aktivis, Jumhur Hidayat; dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko. Mereka turut berperan dalam memotori gerakan ini.
PKS dan PKB berjanji untuk mengajukan hak angket setelah bertemu dengan para demonstran di DPR. Pilihan Editor mengisyaratkan bahwa kedua partai tersebut akan mengambil tindakan dalam menghadapi isu yang sedang hangat tersebut.